Bookmark and Share

BERITA

REFORMASI BIROKRASI DALAM TATA KELOLA HUTAN INDONESIA

29 Mei 2017, 09:13:12 - Siaran Pers - Hits : 127 - Posted by Humas
 REFORMASI BIROKRASI DALAM TATA KELOLA HUTAN INDONESIA

Nomor : SP. 109/HUMAS/PP/HMS.3/05/2017

Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Minggu, 21 Mei 2017. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pada acara penutupan Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur di GOR Joko Samudra, Gresik, Jawa Timur, (20/05/2017).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terpilih sebagai salah satu dari 99 terbaik inovasi pelayanan publik tahun 2017. Sistem baru ini membantu industri perkayuan serta kehutanan untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi dalam pengurusan dokumen-dokumen kayu.
Bambang mengatakan, pengurusan berbagai dokumen selama ini menimbulkan citra panjangnya rantai birokrasi. "SIPUHH, berperan memperbaharui penatausahaan pengelolaan hutan serta mengurangi biaya ekonomi tinggi dan mencegah tindak pemalsuan dokumen," ujar Bambang.
Penerapan teknologi informasi dalam pengurusan dokumen membuat proses pengurusan menjadi lebih cepat, efisien, dan terbuka. Identitas dan asal-usul setiap batang kayu termasuk legalitasnya menjadi terjamin serta dapat dimonitor secara berjenjang dan online.
Dengan diterapkannya SIPUHH, perusahaan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman dapat mengurus dokumen kayu secara online. Dokumen tersebut kemudian dapat dicetak langsung setelah membayar iuran secara online juga.
“Perusahaan diberikan kepercayaan penuh melalui self assessment. Meski dilakukan sendiri, tidak berarti mereka dapat seenaknya, karena jika data yang dimasukan tidak benar akan ditolak oleh sistemnya,” tegas Bambang.
Kementerian PAN-RB menilai SIPUHH sebagai salah satu inovasi bentuk pelayanan publik dan sekaligus wujud nyata reformasi birokrasi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Inovasi SIPUHH dapat menjadi contoh untuk direplikasi dalam pengelolaan sumber daya alam lainnya.
Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, tercatat sebanyak 3.054 inovasi dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN yang terdaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. (***)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081375633330


Banner
  • Aku Kamu Kita Semua Peduli Lingkungan
  • #AkuKamuKitaSemuaPeduliLingkungan
  • Gerakan Aksi Untuk Lingkungan
  • #GAUL
  • Kebangkitan nasional 2017
  • HLH 2017
  • Semangat Kerja Bersama 17 Agustus 2017
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Ringroad Barat No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : forum.ppejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.