Bookmark and Share

BERITA

Izin Lingkungan

01 September 2021, 23:33:35 - Eko Praja - Hits : 2671 - Posted by admin-uut
Izin Lingkungan

Ijin Lingkungan

Berdasarkan tujuan negara pada Alinea Keempat UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Tujuan negara tersebut dilaksanakan salah satunya di bidang lingkungan hidup yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) yang merupakan suatu pengaturan mengenai lingkungan hidup yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka salah satu otoritas pemerintah yaitu menerapkan izin lingkungan (environmental licence).

Pengertian Izin

Izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. N.M.Spelt dan JBJM. Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Kewenangan dan Bentuk Perijinan

Dalam perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat pemerintah atau pejabat administratif, yang kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara, izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diingikan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan adminstrasi negara (beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk beschiking, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Hal pokok dalam perizinan yaitu bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin, pencabutan izin maupun pembekuan izin juga dengan penerapan sanksi pidana dapat terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi maupun dilanggar.

Perijinan Sebagai salah Satu Instrumen Penegakan Hukum

Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan dengan teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy) terkandung didalamnya makna politik kriminal (criminal policy), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandaskan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengawasan

Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak. Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu terdiri atasmemberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara, izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diingikan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan adminstrasi negara (beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk beschiking, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Hal pokok dalam perizinan yaitu bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Penolakan izin, pencabutan izin maupun pembekuan izin juga dengan penerapan sanksi pidana dapat terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi maupun dilanggar. Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan dengan teori penegakan hukum.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy) terkandung didalamnya makna politik kriminal (criminal policy), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandaskan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku .

Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak. Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu terdiri atas:

  1. Teguran tertulis;
  2. Paksaan pemerintahan;
  3. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  4. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain 4 (empat) jenis sanksi administratif tersebut diatas terdapat pula jenis sanksi administratif lain yaitu denda administratif dan pembatalan izin.

Kriteria penerapan sanksi-sanksi administratif tersebut merupakan pilihan yang dapat dilakukan secara bertahap, bebas, dan/atau alternatif/kumulatif12 untuk mewujudkan penegakan administrasi lingkungan. Jika upaya tersebut tidak atau kurang berhasil, maka barulah penindakan secara pidana didayagunakan. Pada UUPPLH pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 UUPPLH bahwa tindak pidana merupakan kejahatan. Tindak pidana didalam hukum lingkungan mencakup dua kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dan Pasal yang mengatur ketentuan Pidana yaitu Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”.

Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup

Penulis: Danang Wahyu W


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.