Bookmark and Share

BERITA

Perjalanan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)

01 September 2021, 23:28:27 - Berita - Hits : 699 - Posted by admin-uut

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) atau Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan merupakan respon masyarakat Uni Eropa terhadap masalah penebangan liar dan perdagangan ilegal produk hasil hutan yang terjadi secara global, termasuk yang terjadi di Indonesia. Respon ini sekaligus merupakan komitmen Uni Eropa untuk membantu memberantas penebangan liar dan perdagangan hasil hutan ilegal. Negara yang akan menjadi mitra FLEGT harus menanda tangani VPA.

Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreements (VPA) FLEGT adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Berdasarkan VPA, negara-negara mitra mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke UE.

VPA merupakan perjanjian atau negosiasi bilateral (bersifat sukarela) antara negara penghasil kayu dengan Uni Eropa. VPA pada prinsipnya menawarkan sebuah pendekatan untuk merumuskan dan menegosiasikan mekanisme praktis memverifikasi legalitas kayu, agar kayu-kayu yang diproduksi dan kemudian diekspor ke Uni Eropa dapat dikenali dengan menggunakan identitas atau perijinan yang dikeluarkan oleh mitra negara FLEGT

Inti proses VPA adalah penetapan perangkat peraturan perundangan yang berlaku bagi sektor kehutanan Indonesia, dan untuk mengembangkan sistem-sistem  pengendalian maupun prosedur-prosedur verifikasi yang memastikan bahwa semua kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa memenuhi peraturan perundangan dimaksud. Ini berarti bahwa produk-produk tersebut telah diperoleh, dipungut, diangkut dan diekspor sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia. Indonesia akan menggunakan sistem jaminan legalitas kayunya untuk semua kayu serta produk kayu komersial yang diproduksi, diolah dan diperdagangkan.

SVLK kepanjangan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau secara internasional dikenal dengan TLAS (Timber Legallity Assurance System). SVLK merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencegah atau menghentikan pembalakan liar (illegal logging). Jadi SVLK adalah alat dan mekanisme untuk menilai atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan berdasarkan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian keabsahan kayu itu dilakukan dari lokasi penebangan, pengangkutan sampai perdagangan.

Sejarah perjalanan dari SVLK ini ternyata panjang, saya mendapatkan informasi ini dari Laporan Tahunan Penerapan VPA FLEGT antara Indonesia dengan Uni Eropa.

  1. Tahun 1980

Gerakan internasional intens untuk menyelamatkan hutan tropis, termasuk ide untuk memboikot produk-produk kayu dari hutan tropis.

  1. Tahun 1993

Kelompok kerja pada Ekolabel Indonesia memprakarsai pengembangan sertifikasi kayu yang berkelanjutan pertama di Indonesia, dipimpin oleh Profesor Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atau Indonesia Ecolabel Institute, didirikan pada tahun 1998.

  1. Tahun 1998

Negara-Negara anggota G8 meluncurkan “G8 Action programme on Forests” untuk bekerja sama mengatasi illegal logging. Program ini adalah awal kerjasama antara World Bank, Department for International Development (DfID), dan US Department of State on Forest Law Enforcement for East Asia, yang kemudian mengadakan konferensi tentang Forest Law Enforcement and Governance (FLEG).

  1. Tahun 1999

Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) meluncurkan ‘The Final Cut’, sebuah publikasi pada kegiatan illegal logging dan penyelundupan kayu dari Indonesia. Undang-undang kehutanan baru dikeluarkan (undang-undang No. 41 tahun 1999).

  1. Tahun 2000

EU secara finansial mendukug proyek Telapak dan EIA tentang kampanye illegal logging. World Bank dan WWF mengadakan pertemuan regional di Jakarta untuk mendiskusikan isu-isu illegal logging.

  1. Tahun 2001

Konferensi Kementrian regional pertama tentang FLEG untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik diadakan pada bulan September 2001 di Bali, Indonesia. Konferensi mengadopsi Bali Declaration, dimana negara-negara peserta berkomitmen untuk mengatasi kejahatan hutan dan pelanggaran hukum hutan.

  1. Tahun 2002-2005

Banyak perjanjian ditandatangani, termasuk MoU antara Indonesia dan Inggris untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan penegakan hukum hutan, memerangi illegal logging dan perdagangan internasional produk kayu ilegal.

  1. Tahun 2003

Uni Eropa mengadopsi perjanjian ini tapi menambahkan satu aspek pada perdagangan menjadi EU FLEGT action plan. Lembaga non-pemerintah mulai bekerja pada SVLK dan definisi legalitas.

  1. Tahun 2005

Pengembangan dan perumusan standar, pedoman dan kriteria untuk legalitas kayu berdasarkan berbagai standar hukum. Kegiatan illegal logging turun 70%.

  1. Tahun 2002-2007

Permulaan dialog multi-stakeholder untuk mengembangkan standar legalitas kayu. Tahap awal proses ini difasilitasi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk EIA, LEI dan Nature Conservancy (TNC). Serangkaian seminar dan konsultasi publik dilakukan sebelum pengajuan standar legalitas kayu ke Kementerian Kehutanan pada tahun 2007. Pada tahun 2006 Pemerintah dan pemangku kepentingan industri di tingkat nasional dan provinsi bergabung dengan proses untuk mengembangkan definisi legalitas.

  1. Tahun 2007-2009

Proses finalisasi SVLK dilakukan menuju proses sistem tersebut diadopsi sebagai peraturan wajib. Pada tahun 2008, kelompok multistakeholder, di bawah naungan Dewan Kehutanan Nasional, mengajukan standar legalitas dan SVLK pada Pemerintah. Setiap saat dalam proses rancangan dan negosiasi, wakil-wakil masyarakat sipil, hutan dan asosiasi industri kayu dan Kementerian lainnya yang terkait terlibat secara langsung dengan Kementerian Kehutanan serta berkontribusi dalam perundingan dengan Uni Eropa melalui berbagai saluran, termasuk senior official meeting, technical working group, joint expert meeting, dan konferensi video.

  1. Tahun 2009

Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan No. P38/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu untuk pemegang izin atau hutan pribadi. Negosiasi VPA yang intensif, memberikan kesempatan untuk meningkatkan SVLK.

  1. Tahun 2009-2011

Dialog intensif untuk mengikuti peraturan, termasuk tujuh pertemuan Joint Expert Meeting (JEM).

  1. Tahun 2011

Pernyataan dukungan terhadap perdagangan kayu legal dari berbagai asosiasi furniture, eksportir, dan industri kehutanan. Peluncuran logo V-legal untuk kayu dan produk kayu legal oleh Departemen Kehutanan.

  1. Tahun 2012

Departemen Perdagangan menerbitkan Peraturan No. P.64/2012 untuk mengatur ekspor kayu legal. Peraturan ini direvisi oleh Peraturan No. P.81/2013 dan direvisi sekali lagi dengan Peraturan P.97/2014. Indonesia melakukan tes menjalankan ekspor kayu legal ke Uni Eropa.

  1. Tahun 2013

SVLK mulai dijalankan pada Januari 2013. Situs dapat diakses di alamat: http://silk.dephut.go.id Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA) di Brussel.

  1. Tahun 2014

Peraturan mengenai SVLK P.38/2009 diperkuat beberapa kali, dengan P.95/2014 sebagai versi terbaru untuk mengakomodasi kebutuhan UKM. Beberapa highlights dari perubahan meliputi:

  1. Pemilik hutan pribadi dapat mempublikasikan Deklarasi Kesesuaian Pemasok;
  2. Pemilik usaha kecil dapat mempublikasikan Deklarasi Kesesuaian Pemasok selama bahan baku berasal dari hutan rakyat;
  3. Pemerintah memberikan bantuan untuk UKM dalam pendampingan berdasarkan kelompok, sertifikasi dan pengawasan pertama.

VPA mulai berlaku dan pihak-pihak membentuk Joint Implementation Committee untuk mengawasi penerapan untuk melaksanakan Perjanjian. Tahap kedua dari penilaian gabungan SVLK berlangsung.

  1. April 2015

Sistem Informasi Legalitas kayu (SILK) telah mendukung penerbitan lebih dari 234,592 dokumen V-legal untuk 193 negara tujuan melalui 86 pelabuhan muat dan 2,084 pelabuhan bongkar.

  1. Desember 2015

Data statistik yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 menunjukkan progress SVLK:

  1. Lebih dari 2700 industri kayu.
  2. Penerbitan 354,169 dokumen V-legal untuk 194 jenis kayu.
  3. Ekspor produk kayu berlisensi SVLK ke 195 negara termasuk 28 negara di Uni Eropa.
  4. November 2016

Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) ke Uni Eropa berfungsi sebagai FLEGT-License berlaku mulai tanggal 15 November 2016.

Penulis: Danang Wahyu W


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.