Bookmark and Share

BERITA

Mengendalikan Pembangunan Implementasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

29 Juli 2020, 20:29:12 - Berita - Hits : 61 - Posted by admin-uut
Mengendalikan Pembangunan Implementasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Yogyakarta, Rabu (29/7). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi  diikuti dengan percepatan pembangunan biasanya berbanding lurus dengan tingginya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal itu terjadi karena kurang mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan seyogyanya harus masuk dalam arus tengah kebijakan pembangunan.

 

Hal ini menjadi benang merah Webinar dengan tajuk ‘Implementasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam konteks Pengendalian Pembangunan’ yang digagas Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E Jawa) berlangsung di kantor P3E Jawa Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 100, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Rabu, 29/7/2020.

 

Selain itu, Webinar ini juga dilaksanakan dalam rangka menyampaikan capaian kinerja P3E Jawa terkait dengan hasil penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) berbagai sektor di Regional Jawa sebagai arahan pengendalian pembangunan. Kecuali itu, kegiatan ini diadakan dalam rangka mendapatkan umpan balik tentang respon kebijakan daerah terhadap proyek strategis nasional.

 

Webinar ini dibuka Dr. Nur Sumedi,S.Pi., M.P. selaku Plt. Kepala P3E Jawa, KLHK dengan keynote speech Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Dr.Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

 

Tampil sebagai pembicara, Erik Teguh Primiantoro,S.Hut.,M.E.S—Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK. Dua pembicara lainnya, Dr.Ir. Dwi Hastuti, MP—Kepala Bidang Inventarisasi Daya Dukung Daya Tampung SDA dan LH P3E Jawa dan Dr.Luthfi Mutu’ali, S.Si., M.T.—dosen Fakultas Geografi UGM.  

 

Kegiatan ini dipandu Nugroho Widiarto, ST,M.Si—Kasubid Transportasi, Manufaktur, dan Jasa, Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya  Tampung SDA dan LH P3E Jawa sebagai moderator. Acara ini diikuti secara on line instansi pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang ada Regional Jawa. Di antaranya Bappeda Provinsi se-Jawa, DLHK Provinsi se-Jawa, Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa, DLH kabupaten /kota se Jawa, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Jawa, dan perguruan tinggi serta pemerhati lingkungan.

 

          Keseimbangan Pemanfaatan SDA

Dalam sambutan pembukaan, DR. Ir. Bambang Hendroyono, MM Sekretaris Jenderal KLHK, menyampaikan apresiasi terhadap P3E Jawa yang telah mengadakan acara diskusi atau webinar D3TLH sehingga hasilnya dapat menjadi bahan diskusi dan kebijakan pemerintah.

 

Lingkungan Hidup, kata Bambang Hendroyono, tidak hanya manusia tapi juga flora fauna dan keanekaragaman hayati untuk diperhatikan. LH (lingkungan hidup, red) sebagai penyedia ruang dan penyedia jasa lingkungan. “Sehingga perlu ada keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan D3TLH. Jika tidak bisa merawat lingkungan kita akan menghadapi bencana,” kata Bambang, mengingatkan.

 

Lebih lanjut, Bambang Hendroyono, mengatakan bahwa telah terbit SK Menteri LHK Nomor 297/2019 tanggal 16 April untuk penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. SK ini telah ditetapkan oleh Ditjen Planologi bekerjasama dengan enam P3E (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion)  yang ada di Indonesia.

 

Perencanaan penting dalam UU 32/2009 didasari oleh wilayah ekoregion dan dijabarkan dalam 6 pilar (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaah, pengawasan, dan penegakan hukum. “UU 32 ini sudah lengkap.” tegas Bambang.

 

Menurut Bambang Hendroyono, hasil kajian D3TLH yang berisi indikasi potensi sumber daya alam dalam suatu wilayah akan bermanfaat sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai muatan dalam penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) baik KLHS untuk RTRW maupun RPJMD.

 

Tidak hanya itu, katanya, juga sebagai indikator pada instrumen pengendalian lingkungan hidup, Informasi dan pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan, memprediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana pembangunan, sebagai arahan lokasi kegiatan yang tepat sesuai D3TLH dan minimalisasi risiko lingkungan, dan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerugian lingkungan, serta sebagai bahan evaluasi suatu produk perencanaan pembangunan.

 

Setjend juga menyampaikan bahwa D3TLH memberikan manfaat jasa lingkungan untuk pembangunan. Berdasarkan kajian D3TLH menjadi acuan potensi SDA dalam suatu wilayah, menjadi muatan dalam penyusunan RPPLH, informasi dan pertimbangan keputusan, prediksi dan dampak risiko rencana pembangunan, arahan lokasi kegiatan yang tepat sesuai D3TLH dan meminimalisasi resiko, upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat merugikan lingkungan, evaluasi produk perencanaan pembangunan.

 

Pengendalian pembangunan penting untuk sinergitas dengan pemda tertuang dalam RPJMN 2020—2024. Saat ini kita masuk dalam RPJP I 2005—2025. Selanjutnya untuk RPJP II 2025-2045, disiapkan melalui RPJMN 2020—2024 adalah fondasi utama dalam penyusunan RPJP.

 

Bambang Hendroyono juga meningatkan agar pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tapi dengan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik, Spasial).

 

Untuk diketahui, ada tujuh agenda pembangunan RPJMN, yaitu memperkuat ekonomi, mengembangkan wilayah mengurangi kesenjangan dan pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, membangun LH meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhut dan transformasi layanan publik.

 

 

Peran  Penting P3E

Erik Teguh dalam paparannya tentang ‘Kebijakan Pemanfaatan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Dalam Perencanaan Pembangunan’ menegasakan bahwa prinsip dasar D3TLH merupakan interaksi antara supply demand, kinerja lingkungan, dan sebagai aktivitas manusia dalam wilayah tertentu.

  

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linhkunan Hidup, khsusnya dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa dalam pengelolaan SDALH perlu menjaga infrastruktur ekologis dalam satu landscape. Undang-undang ini memberikan tools komprehensif sehingga perlu memperhatikan legal framework, pedoman teknis, kelembagaan dan SDM, sistem informasi dan dalam menjaga lingkungan perlu keberlanjutan di level landscape dan level project.

 

“Di sini P3E mempunyai peran penting dalam monitoring di tingkat landscape diintegrasikan dalam kajian. Batas yang digunakan batas ekologis namun penetapan dengan batas administratif,” ujar Erik Teguh.

 

          Bahan Pengambilan Keputusan

Sementara itu, Dwi Hastuti, dalam materinya tentang ‘Implementasi D3TLH Dalam Konteks Pengendalian Pembangunan’ mengemukakan bahwa P3E Jawa mengampu fungsi perhitungan daya dukung daya tampung di wilayah ekoregion, mencakup wilayah pulau dan kepulauan, sektor dan subjek lainnya (DAS, Pesisir, Karst, KSN).

 

Menurut Dwi Hastuti, D3TLH prinsipnya adalah Daya Dukung adalah ekosistem yang memberikan manfaat. Sementara itu, Daya tampung adalah ekosistem yang menerima dampak pembangunan. “D3TLH jika kita lakukan analisis bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sebelum dilaksanakan pembangunan,” tegas Dwi Hastuti.

 

“D3TLH tidak membicarakan boleh dan tidak boleh, namun untuk bagaimana mengelola dampak kegiatan pembangunan. Pendekatan yang digunakan adalah STOK menggunakan dua proksi bentang alam dan penutup lahan, berbasis jasa ekosistem,” terang Dwi Hastuti.

 

Dalam perkembangannya ada tiga proksi untuk analisis D3TLH, yaitu dengan peta ekoregion jawa, peta penutup lahan, dan peta jenis vegetasi. “Sebab, faktor penentu utama D3TLH adalah faktor penutup lahan karena sifatnya sangat dinamis,” pungkas Dwi Hastuti.

 

Instrumen KLHS

Adapun Luthfi Muta’ali, dalam materinya tentang ‘Pertimbangan Daya Dukung dan  Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan  Dalam Pengendalian Pembangunan’ mengatakan, keberadaan D3TLH dapat dikembangakan dalam berbagai aspek/sektor, dan metodologi geospasial.

 

Implementasi D3TLH sudah dilakukan pada beberapa daerah hanya perlu tingkat legalisasinya. “Permasalahan adalah pada melampaui/belum melampaui, perlu didiskusikan statusnya. Secara politis, disebutkan dalam RPJMN dapat ditindaklanjuti dalam level K/L ataupun daerah. Idealnya jika perencanaan bagus, maka implementasinya juga bagus. Saat ini kita memiliki instrumen KLHS untuk mengawal kegiatan pembangunan, dan untuk mengawal perencanaan menggunakan RPJMD (basis program kegiatan dan penganggaran) dan RTRW (basis perijinan),” jelas Luthfi.

 

Semua itu, tambah Luthfi, hulunya adalah Daya Dukung Lingkungan Hidup. KLHS memberikan ruang secara pasti untuk menggunakan D3TLH. Sementara ini belum digunakan dalam dokumen lainnya (AMDAL). Padahal, daya dukung merupakan basis data yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun.*

 


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.