Bookmark and Share

BERITA

Menilik Kinerja ASN di Era Komunikasi 4.0

26 Desember 2019, 12:43:24 - Berita - Hits : 217 - Posted by admin

Transpformasi PNS menjadi ASN

 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

 

Dalam  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  diamanatkan bahwa untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi,  dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Manajemen ASN  terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian  dan tunjangan,  penghargaan,  disiplin, pemberhentian,  jaminan  pensiun  dan jaminan hari tua,  dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan,  penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

 

Dan untuk mengukur kinerja pegawai dibutuhkan sistematis dan skema penilaian yang objektif dan jauh dari intervensi pihak lain. Pembina kepegawaian pusat dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan disambut oleh BKN dengan mengeluarkan Ketentuan Pelaksanaan peraturan dimaksud.

 

penilaian  prestasi  kerja pegawai  Negeri  sipil dilaksanakan untuk  mengevaluasi  kinerja  Pegawai Negeri sipil, Yang dapat  memberi petunjuk bagi pejabat  yang berkepentingan  dalam  rangka  mengevaluasi kinerja  unit  dan organisasi. Hasil penilaian prestasi  kerja  Pegawai Negeri  Sipil dimanfaatkan  sebagai dasar  pertimbangan  penetapan keputusan  kebijakan  pembinaan, karier Pegawai Negeri Sipil,  yang berkaitan  dengan:

 

 

 

a. Bidang  Pekerjaan

penilaian  prestasi kerja pegawai Negeri  Sipil  dimanfaatkan sebagai dasar  pertimbangan  dalam kebijakan perencanaan  kuantitas  dan kuaritas  sumber  daya  manusia pegawai  Negeri  sipil,  serta  kegiatan perancangan  pekerjaan  Pegawai  Negeri Sipil dalam  organisasi;

 

b. Bidang  Pengangkatan  dan Penempatan

penilaian  prestasi kerja pegawai  Negeri  Sipil  dimanfaatkan  sebagai dasar  pertimbangan  dalam  proses  rekrutmen, seleksi’  dan penempatan  Pegawai Negeri sipil  dalam

jabatan,  sesuai  dengan kompetensi  dan  prestasi  kerjanya;

 

c.  Bidang  Pengembangan

penilaian  prestasi kerja pegawai Negeri  sipil dimanfaatkan  sebagai dasar  pertimbangan  pengembangan  karier  dan pengembangan kemampuan  serta keterampilan  Pegawai  Negeri Sipil yang  berkaitan dengan  pola  karier dan program pendidikan  dan pelatihan  dalam organisasi.

 

d. Bidang  Penghargaan

penilaian  prestasi kerja Pegawai  Negeri Sipil  dimanfaatkan  sebagai dasar pertimbangan  pemberian penghargaan dengan  berbasis prestasi  kerja  seperti kenaikan  pangkat,  kenaikan  gaji,  tunjangan prestasi  kerja, promosi,  atau  kompensasi  dan  lain-lain;

 

e. Bidang  Disiplin

penilaian  prestasi kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  dimanfaatkan  sebagai dasar peningkatan kinerja  PNS  dan kewajiban  pegawai  mematuhi peraturan  perundang-undangan  tentang  disiplin PNS.

 

penilaian prestasi kerja  Pegawai  Negeri Sipil dilaksanakan  secara sistematis  yang  penekanannya  pada tingkat  capaian  sasaran  kerja pegawai atau tingkat  capaian hasil kerja yang  telah  disusun  dan disepakati  bersama  antara Pegawai  Negeri Sipil dengan  Pejabat  Penilai.

 

penilaian prestasi  kerja Pegawai Negeri  Sipil  secara strategis diarahkan sebagai pengendalian  perilaku  kerja  produktif  yang  disyaratkan  untukmencapai hasil  kerja  yang  disepakati  dan bukan  penilaian  atas kepribadian  seseorang  Pegawai  Negeri Sipil.  Unsur  perilaku  kerja  yang mempengaruhi  prestasi  kerja  yang dievaluasi  harus  relevan  dan berhubungan  dengan  pelaksanaan  tugas  pekerjaan  dalam  jenjang jabatan setiap Pegawai  Negeri sipil  yang  dinilai.

 

Prinsip dasar penilaian prestasi  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil dilakukan  berdasarkan prinsip  objektif,  terukur,  akuntabel, partisipatif, dan  transparan. (GSW)


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.