Bookmark and Share

BERITA

SDM Unggul, Indonesia Maju

25 Desember 2019, 18:16:23 - Berita - Hits : 253 - Posted by admin

Peran ASN dalam Mewujudkan Cita-Cita Bangsa Indonesia


Yogyakarta, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada alenia ke-4 dicantumkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

Guna menjawab tujuan nasional tersebut, diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, juga diperlukan ASN yang dapat berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,

 

Untuk menjawab kebutuhan ASN, sekaligus mewujudkan profesionalisme ASN, maka dengan berbekal pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, profesi ASN dilandaskan pada 7 (tujuh) prinsip berikut : (1) nilai dasar; (2) kode etik dan kode perilaku; (3) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; (4) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) kualifikasi akademik; (6) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan (7) profesionalitas jabatan.

 

Birokrasi adalah sebutan institusi penyelenggara Negara sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, selain birokrasi pihak lain sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

 

Birokrasi dan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki kelemahan, maka akan  berakibat pada sistem pelayanan public yang dilakukan, hal ini biasa dicirikan dengan berbagai macam persoalan, seperti: (1) Biayanya yang mahal; (2) Prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit; (3) Pemberi layanan tidak ramah; (4) Diskriminatif; (5) Tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan; (6) Tidak transparan; (7) Tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara; dan (8) Ditandai praktik KKN.

 

Situasi tersebut diatas dikarenakan sudah melewati masa waktu yang panjang, maka kemudian terinternalisasi dengan sendirinya dan menjadi budaya. Di era teknologi 4.0 saat inilah budaya tersebut tidak cocok untuk digunakan, dipertahankan, apalagi dikembangkan bila kita ingin melihat kualitas pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

 

Untuk menuju pelayanan yang lebih baik, maka perlu dilakukan pengejawantahan cara/model pelayanan yang baik. Beberapa prinsip pelayanan yang baik tersebut antara lain : (1) partisipatif; (2) transparan; (3) responsif; (4) tidak diskriminatif; (5) mudah dan murah; (6) efektif dan efisien; (7) aksesibilitas; (8) akuntabel; dan (9) berkeadilan.

 

Secara operasional prinsip tersebut dapat diterjemahkan dalam budaya melayani Masyarakat, diantaranya adalah :

  1. Memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan, Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan. Jika ASN mengalami, maka harus mengutamakan kepentingan publik dari pada kepentingan dirinya sendiri.
  2. Menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, dengan rasa kebanggaan tersebut maka melayani publik akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan.
  3. Memiliki pemahaman yang memadai bagaimana cara bertingkah laku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan warga negara. Birokrasi pun harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan.
  4. Memiliki etika profesionalisme dalam membuat keputusan yang terkait pelayanan public. Seorang birokrat pun harus menggunakan judgement profesionalnya, bukan judgment emosional terkait dengan ikatan primordial dan kepentingan pribadi.

 

Budaya memberikan pelayanan publik yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Untuk itu, model pelayanan nya harus memiliki mekanisme yang pasti, dapat diukur, dan hasilnya langsung dapat dirasakan masyarakat atau warga Negara.

  1. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim didalam internal organisasi, artinya melalui kerjasama yang baik pekerjaan pelayanan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan memberikan hasil terbaik bagi pengguna layanan. Fokus utama untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat harus menjadi prinsip utama ASN dalam bekerja.
  2. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membangun budaya pelayanan publik adalah pemahaman tentang pelayanan prima.

Pelayanan Prima sendiri diartikan bahwa pemberian pelayanan publik sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Apabila dikategorikan, maka tingkatan pelayanan meliputi : (1). Memenuhi kebutuhan dasar pengguna, (2). Memenuhi harapan pengguna dan (3). Melebihi harapan pengguna atau memnerikan lebih dari yang diharapkan pengguna.

  1. Dampak dari pemberian pelayanan pada kemajuan organisasi, apabila pelayanan yang diberikan prima (baik), maka organisasi akan menjadi semakin maju. Implikasi kemajuan organisasi akan berdampak antara lain: (1) makin besar pendapatan negara (2) makin bagus kesejahteraan pegawai, (3) makin besarnya fasilitas yang diberikan pada pegawai.
  2. Budaya pelayanan prima merupakan modal utama dalam memperoleh kepuasan penggunan. Pemberian kepuasan kepada pengguna menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab organisasi, sehingga fokus kepada pelayanan publik merupakan modal utama untuk menunjukkan kinerja organisasi.

 

Melalui pemberian pelayanan yang baik, pelanggan atau pengguna jasa layanan kita akan secara sukarela menginformasikan kepada pihak lain akan kualitas pelayanan yang diterima, hal ini secara langsung akan memperomosikan kinerja organisasi penyedia pelayanan publik. Penilaian positif dari pelanggan menjadi semakin penting mengingat saat ini, pelanggan turut menjadi penilai utama organisasi penyedia pelayanan publik.

 

Salah satu unsur penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi, sesuai PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah survei kepuasan pelanggan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan dipertegas kembali dalam dalam PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat.

 

Gambaran umum dari pelayanan prima adalah : (1) Responsif terhadap pelanggan/memahami pelanggan. Antara lain dengan memahami kebutuhan pengguna dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan terlebih dahulu. Pelaksanaan survei pelanggan, penyediaan kotak saran dan pengaduan untuk menjaring informasi dan keluhan, merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memahami kebutuhan pelanggan. (2) Membangun visi dan misi pelayanan, membangun visi dan misi pelayanan public menjadi penting untuk mempermudah pelaksanaan pengukuran kinerja. (3) Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan,hal ini akan menjadi dasar pemberian pelayanan. (4) Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi. (5) Memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. )GSW)



Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.