Bookmark and Share

BERITA

BALKONDES Borobudur akan menjadi Etalase PPLH Tingkat Tapak

24 Desember 2019, 13:02:14 - Berita - Hits : 131 - Posted by admin

Balkondes, merupakan singkatan dari Balai Ekonomi Desa. Setelah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, bahkan Borobudur disebut sebagai program dan proyek pembangunan super prioritas, maka hal ini tentu akan berimplikasi pada konsekwensi pemanfaatan Sumber Daya Alam sekitarnya secara masiv. 

 

Adapun setelah 20 desa di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ditetapkan sebagai BALKONDES, tentu juga akan berimplikasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

 

Melihat kedua hal tersebut, kurang bijak apabila pembangunan dan pengembangan kawasan Borobudur dengan 20 Balkondesnya tersebut apabila hanya bertumpu pada kemampuan dokumen AMDAL, hal ini dikarenakan selain AMDAL hanya merupakan  instrument pengendaliaan dalam pelaksanaan pembangunan, juga akan mempengaruhi secara luas terhadap kondisi SDA LH pada kedua lokasi pembangunan tersebut.

 

Apabila merujuk pada pasal 12 UUPPLH tahun 2009 dan pasal 160 Permendagri 86 tahun 2017, maka perumusan kebijakan pembangunan perlu dilakukan sinkronisasi antara kebijakan dan pembangunan lainya yaitu melalui penelaahan dokumen perencanaan pembangunan dengan menelaah dampak pembangunan melalui RPPLH. Cara nya disebutkan bahwa dengan mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH.

 

Dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Secara hirarkinya, maka desa merupakan tumpuan untuk melakukan upaya  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

Saat ini, sudah 20 Balkondes Borobudur yang siap dikunjungi di Magelang. Dan melalui sinergi BUMN, maka setiap BUMN mengembangkan satu Balkondes di setiap desa di wilayah Kecamatan Borobudur, yakni PLN di Ngadiharjo, Pertamina di Wringin Putih, TWC Borobudur di Ngaran 2, Bank Mandiri di Kenalan, Patra Jasa di Kembang Limus, PGN di Karangrejo, BNI di Wanurejo, Pegadaian di Ngargogondo, Telkom di Tuksongo, Angkasa Pura II di Tegal Arum, BTN di Karanganyar, Angkasa Pura 1 di Bigaran, Pembangunan Perumahan di Bumiharjo, Jasa Marga di Majaksingi, Jasa Rahardja di Giri Tengah, Hutama Karya di Kebonsari, PT PN Holding di Sambeng, dan BRI di Tanjungsari.

 

Terdapat berbagai pengembangan wisata di Borobudur, yaitu bidang :

(1) Moda Wisata ’VW Safari’ yaitu berkeliling kawasan Borobudur menggunakan moda transportasi wisata yaitu dengan menggunakan mobil VW,

(2) Kelompok Tari yaitu masing-masing Balkondes minimal membina 3 kelompok tari dengan corak yang berbeda dan dipersiapkan untuk tampil di masing-masing Balkondes.

(3) Kerajinan yaitu mendorong masyarakat memiliki kerajinan cinderamata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

(4) Kuliner makanan dan minuman yaitu menyiapkan pelatihan-pelatihan pengolahan makanan (kuliner) dengan daya tarik khusus sesuai potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing desa.

(5) Pengembangan SDM yaitu adanya pelatihan-pelatihan dan pelatihan bagi warga di bidang perhotelan, traveling dll untuk menunjang layanan prima di masing-masing Balkondes.

(6) Teknologi Informasi yaitu melakukan manajemen pengunjung wisata kawasan Borobudur, kegiatan promosi dan publikasi melalui sarana digital baik melalui situs web, media sosial, dsb.

(7) Pendidikan KKN Tematik yaitu Universitas Gadjah Mada akan melakukan KKN Tematik di kawasan Borobudur

 

20 Balkondes dengan 7 program kegiatanya tersebut diharapkan menjadi karya nyata sinergitas pemerintah, Dunia Usaha/BUMN dan masyarakat dalam membangun Negeri, Sebagai kegiatan yang berinisiatif guna mendorong percepatan investasi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dikawasan Borobudur, maka dapat memenuhi kaidah-kaidah dimensi lingkungan.

 

Dimensi lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Melalui Undang-Undang ini pula Pemerintah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

 

Pembangunan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya justru menjadi perusak sistem penunjang kehidupan, dalam hal ini lingkungan hidup. Ekosistem yang rusak akan mempengaruhi fungsi dasarnya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Akibatnya, apabila terdapat kegagalan dalam melaksanakan strategi pembangunan, maka pemerintah dan masyarakat tidak akan mampu menanggung biaya ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. (GSW)


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.