Bookmark and Share

BERITA

Pengembangan Peluang 8 EBT di Ekoregion Jawa dalam Perspektif Daya Dukung Lingkungan

22 Desember 2019, 21:21:52 - Berita - Hits : 197 - Posted by admin

Sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik  bagi suatu negara. Bahkan lebih jauh dari itu keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi faktor yang sangat penting dalam mengangkat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam waktu yang bersamaan  pemanfaatan sumber daya alam yang tak terkendali menjadikan hilangnya ruang hidup masyarakat yang menyebabkan kemiskinan serta munculnya berbagai dampak pencemaran dan perusakan lingkungan,  seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dsbnya (The Ecological footprint) sehingga mengancam ketersediaan dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lain.

Ekoregion Jawa dengan luas + 129.600,71 Km2 dan terbagi dalam 6 (enam) provinsi dan 119 Kab/Kota serta memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi + 136.975.600 jiwa  mengakibatkan tekanan yang berat terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun gambaran profil ekoregion jawa berdasarkan buku profil ekoregion jawa tahun 2013 dapat terlihat seperti tabel berikut:

 

No

 

Provinsi

 

Jml Kab/Kota

 

Luas (Km2)

 

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

1

Provinsi DKI Jakarta

6

662,33

9.761.992

        14.739

2

Provinsi Jawa Barat

27

37.116,54

43.021.826

1.159

3

Provinsi Banten

8

9.662,92

10.632.166

1.100

4

Provinsi DIY

5

3.185,80

3.457.491

1.085

5

Provinsi Jawa Tengah

35

32.544,12

32.382.657

995

6

Provinsi Jawa Timur

38

46.429,00

37.687.622

812

 

PULAU JAWA

119

129.600,71

136.975.660

1.057

 

Sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, pencapaian pertumbuhan ekonomi masyarakat, penambahan, perluasan sektor industri barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pemenuhan akan perumahan dan pemukiman masyarakat seiring dengan tuntutan atas hak untuk hidup dan lingkungan yang baik dan sehat, tentu menimbulkan konsekuensi terhadap peningkatan jumlah kebutuhan konsumsi (sandang, pangan, dan papan) yang berimplikasi pada tekanan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pemenuhan kebutuhan manusia berada dalam kerangka apa yang disebut pembangunan, sehingga tentang bagaimana cara manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya melalui pembangunan, telah melahirkan berbagai teori pembangunan.

Salah satu di antaranya adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang saat ini oleh banyak kalangan diyakini sebagai jawaban sekaligus benang merah yang menghubungkan antara kepentingan manusia dan mahluk hidup lainnya, keberlangsungan kehidupan, dan terlindunginya lingkungan sebagai prasyarat keberlangsungan kehidupan itu.

Bagi Indonesia, arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan kini telah mendapatkan landasan hukum yang kuat.Pasal 33 ayat (4) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 (UUD 1945) menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal tersebut semakin menegaskan dan menguatkan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu model yang harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan.

Kebutuhan energi nasional kian bertambah setiap tahunnya.Namun, keadaan ini belum dapat diimbangi oleh adanya energy alternative berupa Energi Baru danTerbarukan (EBT) yang dapat dikonsumsi missal oleh masyarakat dengan biaya terjangkau.mengutip Kebijakan Energi Nasional (KEN) menyatakan bahwa pada tahun 2025 diperkirakan total kebutuhan energi akan naik menjadi 2,41 miliar SBM (Setara Barel Minyak) atau meningkat 84 persen dari total kebutuhan energy nasional pada tahun 2013 yang mencapai 1,31 miliar SBM.

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pun diharapkan mampu menjadi salah satu alternative untuk menekan penggunaan energy konvensional. Porsi EBT pun telah ditetapkan sebesar 26 persen dari total kebutuhan energi nasional pada tahun 2025.

Namun, kekhawatiran terhadap krisis energy kini muncul mengingat masih kecilnya pertumbuhan penggunaan EBT oleh masyarakat luas. Sejak tahun 2013 hingga menjelang akhir tahun 2015, porsi EBT yang telah dimanfaatkan stagnan sebesar 6 persen.Padahal dalam jangka waktu 12 mendatang, ditargetkanpenggunaan EBT telah mencapai 545 juta SBM, atau hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan total penggunaan EBT tahun 2013.

Menyikapi permasalahan tersebut, perlu pemikiran yang cerdas dari berbagai pihak guna mencapai ketahanan energy nasional. Kedepannya, pemerintah diharapkan dapat responsive menghadapi keadaan ini. Insentif yang besar pun diperlukan guna mengembangkan energy alternative (EBT).Tak hanya dikembangkan, melainkan juga digunakan secara massal. Sehingga, krisis energi seperti yang dikhawatirkan pada masa yang akan mendatang dapat dikendalikan

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 6 huruf e disebutkan bahwa tugas dan kewenangan Pemerintah menjamin terselengaraanya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, mendorong dan mefasiltisasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah misalnya kompos, pupuk, bigas, potensi energy dan hasil daur ulang lainnya. Demikian juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 63 ayat (1) huruf v menyatakan bahwa tugas dan wewenang pemerinrtah dan pemerintah daerah adalah mengordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan, teknologi ramah lingkungan hidup.

Undang-undangNomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 21 menyebutkan bahwa pemanfaatan energy termasuk energy dari biomassa dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi; mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi, selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Penggunaan energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan di banding energi non-terbarukan. Adapun jenis EBT antara lain :

 

1.   Biofuel

Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar (baikpadat, cair, dan gas) yang dihasilkan dari bahan-bahan organik.Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi (seperti sorgum dan tebu) dan tanaman yang memilikikan dungan minyak nabati tinggi (seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit).

 

2.   Biomassa

Biomassa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomassa antara lain bahan bakar kayu, limbah dan alkohol. Pembangkit listrik biomassa di Indonesia seperti PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung.

 

3.   Panas Bumi

Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di P Jawa antara lain: PLTP Salak, Jawa Barat dan PLTP Dieng, Jawa Tengah.

 

4.  Air

     Energi air adalah salah satu alternative bahan bakar fosil yang paling umum.Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Di Pulau. Jawa terdapat PLTA, seperti : PLTA Gajah Mungkur (Jawa Tengah) dan PLTA Karangkates (JawaTimur),

 

5. Angin

    Energi angin atau bayu adalah sumber energy terbarukan yang dihasilkan oleh angin.Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan energi angin menjad ilistrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTBayu) Samas di Bantul, Yogyakarta.

 

6. Matahari

    Energi matahari atau surya adalah energy terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari.

 

7.  Gelombang Laut

Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari dari tekanan naik turunnya gelombang air laut.Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudera berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energy dari gelombang laut. Sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia.

 

8.  Pasang Surut

      Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, pertama adalah  perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut. Yang kedua adalah arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Layaknya energi gelombang laut, Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut. Sayangnya, sumber energi ini belum termanfaatkan. (GSW)


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.