Bookmark and Share

BERITA

MENAKAR JASA LINGKUNGAN PADA SATUAN EKOREGION PANTAI BANYUWANGI

22 Desember 2019, 21:18:36 - Berita - Hits : 179 - Posted by admin

Yogyakarta (16/12), Dilatarbelaangi pemberitaan negatif di media tentang  surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Nomor : 660/3882/429.104/2019 tertanggal 25 November 2019 tentang  Permohonan Rekomendasi Pemotongan Pohon Mangrove di Muara Sungai Kampung Ujung Kepatihan Banyuwangi Jawa Timur.

 

Setelah dilakukan konfirmasi, klarifikasi dan diskusi terhadap pemberitaan yang telah terjadi melalui telephone dan chating/WhatsApp dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Desember 2019.

Hasil klarifikasi tersebut adalah :

  1. Surat sebagaimana beredar di beberapa media dinyatakan benar merupakan surat resmi dari DLH Kabupaten Banyuwangi;
  2. Maksud dan tujuan dari pengiriman surat tersebut adalah meneruskan permohonan warga masyarakat Lingkungan Ujung selaku stakeholder yang mengampu muara sungai dan tanaman mangrove tersebut dikarenakan ketidakhadiran DKP Jawa Timur pada pertemuan klarifikasi tanggal 19 Nopember 2019  
  3. Gambaran umum klarifikasi :

1)     Telah dilakukan peninjauan lapangan antara stakeholder terkait dan penggiat lingkungan pada tanggal 16 Desember 2019;

2)     Telah dilakukan pertemuanklarifikasi dan audiensi antara Pemkab Banyuwangi dengan Pokwasmas an pada tanggal 16 Desember 2019 dipimpin oleh Sekda Kabupaten Banyuwagi;

3)     Kepala DLH telah menerima pernyataan sikap, rekomendasi dan saran solusi dari  penggiat lingkungan se-Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Desember 2019.

Dari ketigi hal tersebut, diperoleh hasil bahwa :

1)     Dasar/rujukan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

  1. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;
  2. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil provinsi Jawa Timur tahun 2018 - 2038

2)     Gambaran kondisi pantai

  1. Karakteristik pantai boom merupakan pantai dengan potensi sedimentasi dan bukan potensi abrasi. Sedimentasi tersebut dipengaruhi oleh angina dari Australia dan endapan yang dialirkan melalui sungai kaliko. Adapun jenis endapan yang dominan adalah lumpur dan sampah.
  2. Laju sedimentasi yang terjadi mencapai 2 meter sepanjang 25 meter, sehingga menyebabkan daya tampung air berkurang menjadi 50 M3/dtk atau tidak mampu menampung debit air pada saat musim hujan yang mencapai 250 M3/dtk

3)     Kesepakatan yang dihasilkan

  1. Kepala DLH Kabupaten Banyuwangi akan mengirimkan surat kepada DKP Jawa timur untuk mencabut surat Nomor : 660/3882/429.104/2019 tertanggal 25 November 2019 tentang  Permohonan Rekomendasi Pemotongan Pohon Mangrove.
  2. Kepala DLH Kabupaten Banyuwangi akan mengajukan permohonan normalisasi sungai kaliko
  3. Pelaksanaan normalisasi sungai akan dilakukan sepanjang 15 meter secara bersama-sama, meliputi pembersihan sedimen, penataan dan pemasangan bar screen sampah dengan pembagian tugas sebagai berikut :

a)     Dinas LH bertugas membersihkan sampah;

b)     Dinas PU Pengairan bertugas memasang bar screen sampah dan melakukan pengerukan sedimen/normalisasi;

c)      Dinas Perikanan dan Pokwasmas bertugas mendampingi penanaman kembali mangrove pengganti apabila terjadi penebangan;

d)     PT. Pelindo Properti Indonesia bertugas melakukan penataan kawasan dan estetikanya.

Kondisi Tanaman Mangrove

Sumber : Kepala DLH Banyuwangi

Klarifikasi dan kunjungan lapangan

Sumber : Kepala DLH Banyuwangi

 

Klarifikasi pada tingkatan provinsi dilakukan dengan melakukan konfirmasi tindak lanjut akibat pemberitaan yang telah terjadi melalui telephone dan chating/WhatsApp. Klarifikasi dilakukan dengan pejabat PPNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Desember 2019.

Hasil klarifikasi tersebut adalah :

Telah dilakukan pertemuan di lingkup DLH Provinsi pada tanggal 16 Desember 2019 dan hasil dari pertemuan tersebut adalah akan dilakukan tindak lanjut berupa pencegahan melalui langkah pemantauan dan pengawasan.

 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat resmi nomor : 523/23231/120.04/2019 tertanggal 9 desember 2019 yang ditanda tangani Kepala DKP Provinsi Jawa Timur Ir. Moh. Gunawan Saleh, MM yaitu tentang balasan permohonan rekomendasi pemotongan pohon mangrove.

 

Berdasarkan isi surat tersebut menunjukkan bahwa DKP belum memberikan rekomendasi penebangan pohon mangrove dikarenakan :

  1. Belum menjelaskan tujuan penebangan mangrove tersebut, namun apabila lokasi mangrove berada pada zona pelabuhan, maka dapat dilakukan relokasi dalam hal keharusan akibat adanya pembangunan pengembangan pelabuhan;
  2. Belum dicantumkan titik koordinat permohonan sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan terhadap Perda nomor 1 tahun 2018. (GSW)

Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.