Bookmark and Share

BERITA

HARMONISASI RPPLH NASIONAL DAN DAERAH melalui RP SDA LH

06 November 2019, 16:03:23 - Berita - Hits : 370 - Posted by admin
HARMONISASI RPPLH NASIONAL DAN DAERAH melalui RP SDA LH

P3E Jawa Mengambil Peran RPPLH melalui RP SDA LH Sektor

 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Sesuai amanat undang – undang tersebut pula, RPPLH dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta akan menjadi acuan induk bagi semua upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan bahwa untuk menyusun RPPLH harus berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam serta menetapkan wilayah ekoregion yang mempertimbangkan keragaman dan karakteristik wilayah.

 

Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan RPPLH, dan apabila dokumen RPPLH belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). Berdasarkan amanat pasal 12, bahwa selain D3TLH pemanfaatan SDA juga harus memperhatikan : (1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan (3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan D3TLH ditentukan bersamaan dengan cadangan SDA berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion.

 

Dalam hal kepastian ketaatan terhadap acuan induk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dokumen RPPLH akan didukung perangkat hukum berikutnya yaitu Peraturan Daerah tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah). Di dalam Perda inilah akan memuat sanksi maupun reward terhadap pembangunan yang tidak mengacu pada dokumen RPPLHD.

 

Pada keterangan diatas cukup terlihat jelas bahwa pilihan utama perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen RPPLH, sedangkan D3TLH merupakan solusi antara ketika dokumen tersebut belum tersusun. Pada saat proses pemanfaatan SDA sudah barang tentu menimbulkan dampak dan resiko terhadap lingkungan, maka dari itu langkah perlindungan dan pengelolaan selanjutnya adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan SDA.

 

Pengendalian diartikan sebagai proses untuk menciptakan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian itu sendiri terdiri terdiri dari 3 cakupan, yaitu  pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Apabila ketiga cakupan tersebut dipersandingkan, maka yang paling dominan dilakukan adalah aspek pencegahan. Hal ini bisa dipahami karena instrument-instrumen pencegahan sudah terbilang familier bagi para pelaku pembangunan.  

 

P3E Jawa adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri melalui Sekretaris Jenderal, dengan tugas pokok melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion,. Perwujudan dan pengejawantahan dari pengendalian pembangunan tersebut adalah meningkatkatnya kualitas lingkungan hidup yang dikenal dengan IKLH tahun 2019 di ekoregion jawa pada rentang angka 66,5 s.d 68,5 (target sasaran strategis RPJMN 2015-2019).

 

Apa yang BISA dikerjakan P3E Jawa ?

Tantangan dan potensi yang dimiliki P3E Jawa adalah : (1) Cakupan wilayah geografis tersebar di 6 proinsi dan 119 kabupaten/kota; (2) Cakupan sektor pembangunan meliputi 9 pembangunan yaitu : Hutan dan hasil hutan, Pertanian, Energi, Pertambangan, Kelautan, Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa. Dengan demikian, potensi yang perlu dilakukan harmonisasi sebanyak 125 dokumen RPPLH.

 

Memperhatikan hal itu, perlu adanya scenario prioritas pelaksanaan. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas pengendalian, maka dilakukan penetapan melalui analisi USG dengan unit analisisnya adalah : (1) Mempengaruhi Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional (Urgent), (2) Mempengaruhi IKLH dengan indikasi pada kualitas air, udara dan tutupan lahan yaitu IKU, IKA dan IKT (Serius); dan (3) Mempengaruhi penyusunan RPJMD (Growth).

 

Dari hasil USG itulah P3E Jawa memilih, memilah dan  menetapkan langkah prioritasnya sesuai gradasi angka berikut ini : (1) sektor Energi; (2) sektor Industri; (3) sektor Jasa; (4) sektor Transportasi; (5) sektor Pertanian; (6) sektor Kelautan; (7) sektor Hutan Hasil Hutan; 8) sektor Pertambangan; (9) sektor Manufaktur.   

 

Namun, ketika dalam pengambilan keputusan terhadap skala prioritas tersebut, tentunya masih ditambah dengan pertimbangan aspek kebijakan ditingkat local/tapak. Dalalam hal ini, langkah ini akan beresiko dan berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan di tingkat nasional apabila proporsinya tidak tepat. Sehingga toleransi keputusan tersebut harus ditekan seminimal mungkin bahkan justru harus mengarustengahkan kebijakan pusat ke pembangunan daerah dijadikan agregat pengendalian pembangunan pada level nasional. Disinilah letak tujuan utama harmonisasi RPPLH Nasional kedalam RPPLH Daerah.

 

Melihat hal itu, dalam kerangka tupoksi dan sebagai organisasi KLHK yang posisinya middle structure, tentu P3E Jawa memiliki peran yang signifikan dalam percepatan pencapaian tujuan dan sasaran  KLHK. Dengan demikian, agar pencapaian harapan harmonisasi RPPLH Nasional dan Daerah dapat dioptimalkan, maka digunakan strategi : (1) isi muatan dokumen RP SDA LH merupakan bagian dari isi RPPLHD; (2) memastikan bahwa arahan kebijakan sektor pembangunan yang disusun dalam RP SDA LH masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik melalui cara perjanjian kerjasama, menjadi bagian tim penyusun maupun hanya sebatas penyampaian materi arahan.

 

Nampak terlihat bahwa dalam kurun waktu masa kerja “Kabinet Kerja” sampai tahun 2019, telah diperoleh hasil antara lain pada Tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah (1) Arahan Rencana pengelolaan Hutan Rakyat; (2) Arahan Rencana pengelolaan sektor pertambangan; (3) Arahan Rencana pengelolaan sektor pertanian; (4) Arahan Rencana pengelolaan sektor pariwisata; (5) Arahan Rencana pengelolaan sektor industry

 

sedangkan pada Tahun 2019 akan menghasilkan adalah (6) Arahan Rencana pengelolaan EBT; (7) Arahan Rencana pengelolaan wisata Karst Gunungsewu (8) Arahan Rumusan/Rencana pengelolaan imbal jasa air hulu Bengawan Solo; (9) Arahan Rumusan/Rencana pengelolaan kelautan; (10) Arahan Rumusan/Rencana pengelolaan wisata pegunungan vulkanik;

 

 

Kenapa Harus ? dan bagaimana caranya ?

Langkah yang strategis yang dilakukan P3E Jawa adalah dengan hilirisasi dokumen atau internalisasi dokumen RP SDA LH. Tujuannya adalah bagaimana selain dapat mewarnai dokumen RPPLHD, juga simultan mewarnai penyusunan dokumen perencanaan lainnya di daerah. Dengan demikian, isi muatannya dapat dikatakan mampu beradaptasi terhadap beberapa hal berikut :  

  1. Menjadi bahan masukan penyusunan/revisi dokumen RPPLHD, sesuai Pasal 9 dan 10 UU No. 32 Tahun 2009 (terdapat 3 provinsi melakukan reiew)
  2. Menjadi bahan masukan penyusunan dokumen RAD TPB, sesuai Perpres No 59 tahun 2017 (terdapat 6 sasaran global KLHK didalamnya)
  3. Menjadi bahan masukan penyusunan dokumen KLHS RPJMD, sesuai Permendagri No 7 Tahun 2018 (terdapat 48 pemda review)
  4. Menjadi bahan masukan penyusunan/revisi dokumen RPJMD, sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 (dalam waktu dekat aka nada pilkada serentak tahap 2)
  5. Mendukung pelaksanaan satu data Indonesia, sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019

 

Ada 3 hal utama dalam kaidah penyusunan RPPLH, yaitu (1) Hindari; (2) Adaptasi; (3) Teknologi.

 

Langkah apa ketika akan menyusun dokumen RPPLH ?

Terdapat beberapa sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan dokumen RPPLH, yaitu : (1) UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP, mewajibkan pencapaian misi 6 yaitu : Indonesia Asri dan Lestari pada tahun 2025. Adapun bentuk konkrit yang diharapkan adalah pemanfaatan SDA berkelanjutan, kualitas LH tinggi, ketahanan pangan & ketahanan energi tercapai, masyarakat berkesadaran tinggi; (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Mewajibkan Ada Perencanaan Lingkungan Yang Berkekuatan Hukum Untuk Melengkapi Perencanaan Pembangunan (RPJP/RPJM) Dan Perencanaan Spasial (RTRW); (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menetapkan Perencanaan Lingkungan Di Tingkat Daerah Sebagai Urusan Wajib

 

Untuk dapat menyusun dokumen RPPLH, diperlukan data data antara lain : (1) Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir; (2) Profil Daerah; (3) Daerah Dalam Angka selama 5 tahun terakhir; (4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH) selama  3 tahun terakhir atau  Data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup; (5) Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung; (6) Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

 

Langkah dan proses penyusunan dokumen RPPLH meliputi : (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup; (2) Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup; (3) Analisis Data dan Informasi; (4) Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (GSW)


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.