Bookmark and Share

BERITA

Masihkah harus Mulai dari diri sendiri ? Meramu untuk Menjamu “membagipakaikan” Data LHK di Tanah Jawa

06 November 2019, 16:00:35 - Berita - Hits : 114 - Posted by admin
Masihkah harus Mulai dari diri sendiri ?  Meramu untuk Menjamu “membagipakaikan” Data LHK  di Tanah Jawa

 

“Berbekal sebait syair negeri, generasi 4.0 siap melangkahkan kaki untuk NKRI yang mandiri”

 

Kita Bertemu di medan perang “milenial” para sahabat-ku

Mari kita bangun dan raih INDONESIA MAJU

 

Ditinjau hubungan data dan pengelolaan SDA-LH (dibaca pembangunan) seperti dua sisi mata uang, artinya bahwa tanpa data berintegritas tinggi tidak mungkin ada keterpaduan pengendalian pembangunan atau sebaliknya pengendalian pembangunan yang tidak terpadu, mustahil ada data yang berintegritas tinggi.

 

P3E Jawa adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri melalui Sekretaris Jenderal, dengan tugas pokok melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion,

Perwujudan dan pengejawantahan dari pengendalian pembangunan tersebut adalah meningkatkatnya kualitas lingkungan hidup yang dikenal dengan IKLH tahun 2019 di ekoregion jawa pada rentang angka 66,5 s.d 68,5 (target sasaran strategis RPJMN 2015-2019).

 

Langkah dan upaya pengendalian pembangunan yang dilakukan adalah mewujudkan harmonisasi dan partisipasi aktif dari para stakeholder pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Teknologi informasi, pengintegrasian pengelolaan data merupakan modal/langkah awal partisipasi aktif stakeholder untuk turut serta dalam pembangunan yang berkeadilan.

Pada era industri 4.0 (pabrik cerdas), maka perilaku transportasi dan distribusi data harus berperan aktif dalam pembentukan moralitas social-publik komponen wali data, dengan cara menyeimbangkan antara kemampuan kognitif (otak) dan afektif (watak) khususnya generasi milenial, sehingga memberikan warna dampak/pengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan terhadap pengelolaan lingkungan sekitarnya (psikomotorik) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

 

untuk Demokrasi data LHK

Tantangan dan potensi yang dimiliki P3E Jawa adalah : (1) Cakupan wilayah penghasil data tersebar di 119 kabupaten/kota; (2) Cakupan jenis data meliputi 9 sektor pembangunan yaitu : Hutan dan hasil hutan, Pertanian, Energi, Pertambangan, Kelautan, Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa.

Dengan kata lain, cakupan data yang akan dikelola untuk pengendalian pembangunan sekurang-kurangnya tersebar di 1.071 stakeholder/OPD/wali data (9 sektor pembangunan x 119 Kabupaten/kota)

Dalam perpekstif Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dcngan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

 

Mempperhatikan kondisi/cakupan pemilik (wali) data dan jenis data yang harus dijangkau, maka akan mengakibatkan hambatan komunikasi/interaksi antara user di daerah dan administrator di P3E Jawa akibat letak geografis, waktu tempuh dan biaya yang mahal.

 

Bagaimanakah menjawab demokrasinya ?

Agar data awal dan akhirnya untuk menuju Indonesia Maju, dari stakeholder, oleh stakeholder dan untuk stakeholder, jawabanya adalah Satu Data Indonesia.

Dengan begitu, bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan.

 

lalu kemudian, Apa yang bisa diper-Buat ?

P3E Jawa harus dapat mewujudkan Satu Data Ekoregion seiring dengan Satu Data Indonesia dalam mendukung pengendalian pembangunan yang berkeadilan. Dengan data yang berintegritas tinggi, maka akan menghasilkan informasi pembangunan yang lebih cepat dan akurat. Setiap tantangan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan jawaban dengan data yang konsisten dan standar, baik definisi, klasifkasi, satuan, maupun menggunakan asumsi yang sama serta riwayat data yang dapat ditelusuri/akuntabel.

Data yang dihasilkan juga objektif, tepat waktu dan selalu dimutakhirkan, maka akan memotret dan menggambarkan kondisi pembangunan terkini. Tak kalah penting, data tersebut juga dapat diakses secara luas dengan mudah dan cuma-cuma.

 

Kalau Presiden menanyakan sesuatu “Di wilayah itu masih boleh nggak di bangun “kawasan industri” atau “kawasan perkebunan” atau Jalur Infrastruktur Transportasi,  P3E  harus bisa memberikan pendapat/pertimbangan/keputusan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ?

“perbincangan Mentri LHK dengan Kepala PPPEJ tahun 2015 di halaman Kantor P3E Jawa

P3E, tempat bertanya dan menjadi pusat informasi/konsultasi untuk daerah, maka harus memiliki PEGANGAN data yang berintegritas tinggi.

Sebagaimana yang ditindaklanjuti P3E Jawa, maka langkah strategi yang dilakukan adalah pengelolaan data mengutamakan nilai-nilai : Pertama, Aksesbilitas yang luas bagi seluruh stakeholder; Kedua, Akurasi dan kecepatan pengelolaan data dan informasi, karena dapat disampaikan/diterima/ digunakan maupun dilacak setiap saat, dimana saja; Ketiga, Kepemilikan arsip digital/dokumen pelaksanaannya yang handal.

 

Sejalan dengan tema kemerdekaan tahun 2019, SDM Unggul Indonesia Maju dan juga  mengejawantahkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016, maka generasi P3E Jawa merupakan generasi unggul yang mampu melayani (lihat GNRM pertama) sehingga dampak dari pengendalian pembangunan SDA LH akan dapat diukur dan sekaligus hasilnya dapat  langsung dirasakan masyarakat (lihat dasar revolusi mental yeng kedelapan).

  

bagaimana Harus mewarnai pembangunan ?

Sebagai lembaga pusat yang berkedudukan di daerah dan bertanggungjawab langsung kepada menteri melalui sekjen, maka P3E Jawa merupakan lembaga middle structure dengan beberapa retorika permasalahan klasiknya (anggaran, infrastruktur dan suprastruktur), namun harus mampu menjawab tantangan kebutuhan dan ekspektasi dari Pemerintah Daerah terhadap 9 sektor pembangunan dan sekaligus menjadi center base information kebijakan pusat.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar tujuan terhadap manfaat kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dapat terwujud, yaitu :

1)     Memastikan P3E Jawa mampu menyediakan data dan informasi potensi/ketersediaan SDA-LH pada 9 Sektor pembangunan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2)     Memastikan bahwa P3E Jawa mampu menyajikan data dan informasi SDA LH saat ini berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatanya dan perencanaan pengelolaan yang direkomendasikan berdasarkan daya dukung dan daya tampungnya.

3)     Memastikan Data dan informasi yang disediakan oleh P3E Jawa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik dalam saat perencanaan pembangunan, pemanfaatan maupun pengendalian pembangunan serta pengawasanya oleh publik

 

Apabila merujuk pada UU 32 tahun 2009, maka titik berat ,memberi warna adalah pada level perenccanaan pembangunan, dalam arti kata bahwa pemberian layanan dan akses kemanfaatan data dan informasi ke Provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung perencanaan program, kegiatan dan anggaran pengelolaan SDA LHK.

Hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap data tersebut untuk mewujudkan sasaran prioritas IKU/IKD dalam RPJMD yaitu peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan dalam skala yang lebih luas menjadi data P3E Jawa menjadi bagian dari penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD)

 

Kenapa Harus ?

1)     UUD 1945, Pasal 28 huruf H menyatakan bahwa ”lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia”

2)     UUD Negara RI 1945 hasil amandemen sebagai acuan hukum yang mendasar, didalamnya telah memberikan landasan konstitusional bagi terselenggaranya praktik pemerintahan yang berdasarkan hukum dan prinsip demokrasi yang merupakan karakteristik good governance

3)     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 7 ayat (3) menyebutkan “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah

4)     Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 1 ayat (9) menyebutkan “Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan “ Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria”  (GSW)


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.