Bookmark and Share

BERITA

refleksi Pengendalian Pembangunan di Ekoregion Jawa

06 November 2019, 15:06:56 - Berita - Hits : 161 - Posted by admin

Perspektif mengawal UUPPLH, menuju Indonesia Maju

 

Pengertian Pengendalian yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, dengan aktifitas pengawasan atas kemajuan (tugas) yaitu dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan (pembangunan). Sedangkan pembagunan diartikan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan membangun.

 

Pengertian ekoregion dalam Pasal 1 UU No.32 Tahun 2009  menyatakan bahwa ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan cirri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

 

Dari pengertian diatas, bisa diartikan bahwa perbuatan SDM unggul mengendalikan perbuatan membangun pada wilayah yang memiliki kesamaan ciri asli dan cara interaksi antara manusia dengan alam semesta (satuan ekoregion). Adapun tujuan melakukan pengendalian apabila diartikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 adalah untuk menuju Indonesia Maju yaitu INDONESIA ASRI DAN LESTARI PADA TAHUN 2025. Sedangkan bentuk konkrit yang diharapkan adalah pemanfaatan  SDA berkelanjutan, kualitas Lingkungan Hidup tinggi, ketahanan pangan & energi tercapai dan masyarakatnya berkesadaran tinggi.

Sebagai bentuk mengendalikan perbuatan membangun meliputi juga kondisi social yaitu suatu keadaan hidup yang harus dipandang dari sudut kualitas yang dilihat dari pemikiran menyeluruh dan dari sudut kuantitas yang dapat diukur dan diamati.

 

Dalam pengertian pasal 13 UU No.32 Tahun 2009 mencantumkan maksud bahwa pengedalian pembangunan diarahkan pada pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan konsteks pengendalianya tersebut meliputi 3 hal yaitu : (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) pemulihan.

Apabila melihat konteks pengendalian diatas, maka yang harus dilakukan adalah membandingkan antara hasil dan sasaran yang sudah dicapai secara teratur dengan melakukan aktifitas pengawasan atas kemajuan pembangunan (9 sektor pembangunan). Adapun instrument pengendalianya adalah dengan membandingkan data perencanaan pembangunan dengan data-data pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup..

Apabila perwujudan pembangunan sektor adalah memanfaatkan sumber daya alam yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik RPJP, RPJM, RTRW sampai dengan KRP, maka pengendalian yang dilakukan adalah dengan melakukan aktifitas pengawasan pembangunan menggunakan instrumen pengendalian (pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan) terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam pengertian yang lebih sederhana, apabila merujuk pada pasal 12 UUPPLH yang menyatakan bahwa pemanfaatan SDA (pembangunan) harus beerdasarkan pada RPPLH, maka pengendalian pembangunan yang dilakukan adalah dengan memastikan terhadap 2 hal, yaitu (1) memastikan apakah pemanfaatanya sudah didasarkan pada RPPLH; (2) memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan juga dilakukan sesuai dengan intrumen pengendalian pembangunan.   

Berdasarkan data yang ada, bahwa sampai tahun 2019 ini tercatat 1 provinsi di ekoregion jawa yang belum menyusun RPPLH Provinsi dan untuk RPPLH Kab/Kota telah tersusun sebanyak 13 dokumen atau 10,92% dari 119 Kab./Kota. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SDA yang berdasarkan RPPLH di pulau jawa perlu ditingkatkan. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan oleh P3E Jawa adalah : (1) mendorong 89% Kab./Kota dan 1 provinsi di ekoregion jawa untuk menyusun RPPLHD; (2) melakukan evaluasi pelaksanaan 9 sektor pembangunan atau pemanfaatan SDA di 13 Kab./Kota dan 5 Provinsi dengan menggunakan instrumen pengendalian (pencemaran dan kerusakan lingkungan).    

Salah satu syarat menyusun RPPLH adalah dimilikinya data indikasi D3TLH yang berasal dari inventarisasi Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam pasal 6 UUPPLH juga menyebutkan adanya inventarisasi LH tingkat pulau/kepulaun dan tingkat ekoregion. Hal inilah juga merupakan isyarat bahwa penyusunan Rencana Pengelolaan SDA LH atau perencanaan pengendalian 9 sektor pembangunan atau pemanfaatan SDA untuk 9 sektor pembangunan dilakukan pada tingkat pulau kepulauan dan tingkat ekoregion. Dengan demikian, apabila di pulau Jawa juga terdapat 12 satuan ekoregion, maka P3E Jawa harus mendorong arahan kebijakan dalam dokumen RPPLHD berdasarkan pada satuan ekoregion tersebut sesuai dengan kewenangan administrasi.  

Daya dan upaya P3E Jawa untuk mewujudkan pengendalian pembangunan di ekoregion jawa tersebut di atas perlu didukung oleh kekuatan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Ini sejalan dengan penyampaian Menteri LHK pada acara Gelar Kebangsaan KLHK 29 Agustus silam. Sebagaimana dikutip dalam situs ppid.menlhk.go.id yang mengatakan bahwa "Tantangan terbesar pembangunan adalah mendorong generasi tua agar mampu bergerak cepat dengan memanfaatkan perubahan dan teknologi, sehingga mereka dapat mengajarkan generasi Y, Z, dan milenial di masa depan untuk bergerak lebih cepat lagi," Kata Siti Nurbaya Menteri LHK Republik Indonesia.

Indonesia punya cita-cita menyiapkan Smart ASN tahun 2024 dengan berbagai kriteria, yaitu harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. (GSW)


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.