Bookmark and Share

BERITA

ANTARA RPPLH KLHS dan AMDAL

06 November 2019, 15:05:35 - Berita - Hits : 1017 - Posted by admin
ANTARA RPPLH KLHS dan AMDAL

Upaya Strategis Memastikan Pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)

 

 

Pengertian Pembangunan berkelanjutan menurut UU 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

 

Hal ini dapat diartikan bahwa diperlukan perencanaan yang memadu serasikan terhadap tiga unsur utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam pengertian UU 32 tahun 2009 di sebut RPPLH yang diartikan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu

 

Sedangkan dalam kerangka pembangunan tentunya akan membutuhkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk melaksanakanya. Pada era otonomi saat ini, hal itu diartikan bahwa perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu perangkat daerah (OPD) dan ditetapkan dalam bentuk perda.

 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 telah menetapkan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun pengertian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030

 

Dalam kaitanya lingkungan hidup, maka pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan tentunya berdasarkan peraturan tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

 

Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya upaya yang sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya perlindugan dan pengelolaannya. Dalam kerangka upaya, maka diperlukan adanya  langkah pengendalian akibat pelaksanaan pembangunan yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

 

Adapun yang disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Tata Ruang menurut UUPPLH merupakan sebahagian dari upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan.

 

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

 

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

 

Berdasarkan 2 pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KLHS berperan memperkuat AMDAL yang selanjutnya digunakan untuk merespon kebutuhan analisis lingkungan yang lebih global dan mempertimbangkan efek kumulatif dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pada umumnya KLHS dilakukan untuk penyusunan dan/atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan (RPJM dan RPJP) Daerah. Sehingga KLHS dapat dikatakan membantu mencapai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui peringatan dini efek kumulatif KRP.

 

Dengan demikian, dalam mengejawantahkan kaidah aksi tujuan pembangunan berkelanjutan maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib hukumnya ketika memanfaatkan SDA berdasarkan pada arahan dokumen RPPLH. Sedangkan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan langkah dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan dokumen KLHS, sedangkan dalam pengambilan keputusan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan SDA tersebut akan berdampak penting pada lingkungan hidup atau tidak diperlukan penyusunan dokumen AMDAL. (GSW)


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.