Bookmark and Share

ARTIKEL

MENYIBAK SAMPAH BERHAJAT ASA

28 Maret 2019, 15:07:21 - Lingkungan Hidup - Hits : 2160 - Posted by
MENYIBAK SAMPAH BERHAJAT ASA

Beberapa hari ini ada kabar kurang baik tentang pengelolaan sampah di DIY yaitu adanya penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan karena adanya perbaikan teknis dan persoalan yang lain, mudah-mudahan tidak terlalu persoalan ini segera bisa diselesaikan. Kejadian ini mengingatkan kita pada  tahun 2013 hal yang sama pernah terjadi di Kota Bandung, sehingga ratusan ton sampah menumpuk di beberapa tempat penampungan sampah sementara (TPS) di kota Bandung, bahkan beberapa diantaranya menumpuk di tepi jalan, karena rusaknya alat berat yang dipergunakan di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Sarimukti. Akibatnya, selama dua minggu, sampah di kota Bandung tidak dapat diangkut ke TPA. Dari 164 tempat penampungan sampah sementara di Bandung, 16 diantaranya tidak mampu lagi menampung tumpukan sampah yang beratnya sudah mencapai ratusan ton. Di beberapa permukiman warga di tepi jalan, sampah bahkan dibiarkan menumpuk di pinggir jalan hingga menimbulkan pemandangan yang kumuh dan bau yang tidak sedap. Tumpukan sampah bahkan meluber ke jalan raya dan mengganggu kelancaran lalulintas. Akankah permasalahan yang sama di Kota Bandung 6 tahun yang lalu akan terjadi di Kota Yogyakarta tercinta ini ? mudah-mudahan tidak, karena apabila itu terjadi akan berdampak yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan, kesehatan dan pariwisata DIY.

Pengelolaan sampah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, ditangani oleh masing – masing daerah kabupaten / kota. Wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, sampahnya dikelola ke TPA Piyungan. Sementara itu, di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul dikelola ke masing – masing TPA. Kabupaten Kulonprogo dikelola di TPA Banyuroto, sedangkan Kabupaten Gunung Kidul dikelola di TPA Wukirsari. TPA Piyungan terletak lebih kurang 16 kilometer sebelah tenggara pusat Kota Yogyakarta. Lokasi TPA Piyungan di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pembangunan TPA Piyungan dilakukan pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada 1995. Luas TPA Piyungan yaitu 13 hektare dengan kapasitas 2,7 Juta m3 sampah. Data dari DLH DIY menunjukkan bahwa volume sampah terbanyak dihasilkan oleh Kota Yogyakarta diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Volume sampah rata – rata yang masuk ke TPA Piyungan sebesar 450 ton/hari hingga 500 ton/hari dengan ritasi truk pengangkut sebanyak 200 ritasi/hari.

Permasalahan sampah semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maupun hewan yang pada dasarnya merupakan penghasil sampah. Permasalahan sampah yang terkait dengan lokasi area terbuka yaitu tempat penampungan sampah menjadi permasalahan tersendiri di perkotaan. Pengelolahan sampah yang tidak baik dapat memberikan dampak negatif terhadap daerah di sekitarnya. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan. Selain dampak yang telah disebutkan tadi, secara tidak langsung sampah yang menumpuk dan open dumping akan berpengaruh pada perubahan iklim akibat adanya kenaikan temperatur  bumi atau yang lebih dikenal dengan istilah pemanasan global. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pemanasan global terjadi akibat adanya peningkatan gas-gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitrooksida (N2O).

Potensi Timbulan Sampah DIY
Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sementara pengelolaan sampah selama ini dilakukan di beberapa wilayah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatife terhadap kesehatan masyarat dan lingkungan. Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, maka sampah menjadi masalah nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyaraat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilu masyarakat.


Kebijakan pengelolaan sampah saat ini menunjukkan loncatan yang cukup besar dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Prespres ini muncul sebagai pelaksanaan ketentuan dari pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Didalam Perpres No. 97 tahun 2017 mengatur arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta strategi, program dan target pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah dan penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir. Penyelanggaraan kebijakan strategi pengelolaan sampah harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan. Jakstranas ditetapkan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian, Jakstrada Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan Jakstrada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Potensi timbulan sampah dan target pengelolaan sampah DIY atas dasar Jakstrada DIY yang telah ditetapkan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur DIY No. 123 tahun 2018 tertanggal 3 Desember 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah :

Potensi timbulan sampah DIY pada tahun 2018 mencapai 813.477 ton dan meningkat sebesar 826.189 ton pada tahun 2019 (naik 1.61%) pada tahun 2019, DIY mempunyai target pengurangan sampah sebesar 20% dan target penanganan sampah sebesar 80% atau 100% sampah terkelola dengan baik, demikian juga pengelolaan sampah sampai dengan tahun 2025 target pengelolaannya adalah 100%. Tentunya target ini disusun dengan cermat dan pasti mempertimbangkan potensi yang ada, target pengelolaan sampah tersebut akan terpenuhi apabila ada dukungan semua pihak terutama adanya kegiatan yang nyata pengurangan sampah pada sumbernya. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Jakstrada tersebut, perlu data dan/atau informasi yang jelas seperti berapa timbulan sampah yang sebenarnya ? berapa sampah yang dikomposkan ? berapa sampah yang didaur-ulang ? berapa sampah yang digunakan kembali ? berapa timbulan residu sampah yang dikelola di TPA ? apabila data tersebut lengkap maka akan mudah untuk mengetahui berapa pengurangan sampah dan berapa penanganan sampah yang telah dilakukan.


Terkait dengan TPA, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur  persyaratan teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tertuang pada pasal 33 – 38 antara lain meliputi : Penentuan lokasi TPA yang memenuhi syarat (SNI No. 03-3241-1997 tentang TataCara Pemilihan Lokasi TPA); Pembangunan fasilitas TPA yang memadai, pengoperasian TPA sesuai dengan persyaratan dan reklamasi lahan bekas TPA sesuai dengan peruntukan lahan dantata ruang; Monitoring pasca operasi terhadap bekas lahan TPA. Selain itu perlu juga dilakukan perbaikan manajemen pengelolaan TPA secara lebih memadai terutama ketersediaan SDM yang handal serta ketersediaan biaya operasi dan pemeliharaan TPA. Kemudian kaitannya dengan Program Adipura, berdasarkan Permenlhk No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura juga mengatur tentang TPA, syarat teknis yang dimaksud adalah wajib ada prasarana dasar, sarana penunjang dan kondisi lingkungan TPA yaitu jalan masuk, kantor TPA, pagar, garasi, truk pengangkut sampah, tidak boleh ada lalat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pohon peneduh, keberadaan alat berat, pos pencacatan sampah, saluran dan pengolaha  lindi, ada pembagian zona pasif dan zona aktif yang jelas, penimbuban/pengisian sampah, penutupan sampah dengan tanah, ada sumur panta, pemanfaatan/penanganan gas methan dan tidak boleh ada hewan dilingkungan TPA. Dari beberapa kriteria teknis tersebut maka kita semua bisa melihat dan mengevaluasi bagaimana dengan kondisi TPA Piyungan, sudahkah memenuhi kaidah teknis tersebut ? bukan dalam rangka mencari siapa yang salah, yang lebih penting adalah momen penutupan TPA Piyungan ini dan momen peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2019 besok bisa menjadi momen kebangkitan pengelolaan sampah yang lebih baik sesuai dengan kaidah teknis yang telah ditetapkan menuju peningkatan derajad kesehatan lingkungan DIY yang lebih.

Inovasi Pengurangan Sampah
Tulisan ini saya beri judul “menyibak sampah berhajat asa” dengan maksud bahwa dengan memisahkan / memilah sampah akan muncul suatu harapan atau semangat baru dalam pengelolaan lingkungan, cukup banyak inovasi - inovasi pengelolaan sampah yang bisa dikembangkan dengan tujuan untuk pengurangan sampah antara lain :

  1. Melakukan pemilahan sampah disumbernya, yaitu rumah tangga, perkantor, perusahaan, sekolahan, pertokoan, dan fasilitas umum lainnya;
  2. Pembuatan TPST di masing-masing Kecamatan dengan target pengurangan sampah yang maksimal, sehingga beban pengolahan sampah di TPA menjadi berkurang;
  3. Pengolah sampah plastic menjadi minyak, plastic dikembalikan ke bentuk aslinya dengan cara destilasi, hasilnya berupa minyak solar, premium dan minyak tanah;
  4. Pembentukan Bank sampah dengan inovasi manajemen didalamnya misal bayar PBB pakai sampah (kota Mojokerto), check kesehatan pakai sampah (Malang), bayar sembako pakai sampai, bayar pulsa listrik dan telephon pakai sampah, bayar sembako pakai sampah, bayar BPJS pakai sampah, Bayar SPP sekolah pakai Sampah, bayar arung jeram (rekreasi bahari) [pakai sampah (klaten);
  5. Pemanfaatan Biogas sampah TPA untuk warga sekitarnya (sebagai bentuk CSR), sudah cukup banyak dikembangkan di TPA Pemda Regional Jawa;
  6. Pembuatan Biomethagreen, untuk pengelolaan sampah rumah tangga, kantor, sekolah dan permukiman.
  7. Surat Edaran kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang ditujukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan kepala desa tentang larangan menggunakan dan membawa air minum kemasan, pembungkus konsumsi dari bahan plastik pada kegiatan rapat-rapat  kantor dan dilingkungan kantor serta dirumah masing-masing pegawai/karyawan.

Namun, seberapa canggihnya inovasi dan teknologi pengelolaan sampah kalau tidak dilakukan dengan sepenuh hati maka hasilnya tidak akan optimal, Persoalan sampah (lingkungan ) adalah Persoalan Hati, maka dengan hati yang tulus iklas-lah kita melakukan pengelolaan sampah (lingkungan), mulai saat ini dan mulai dari diri sendiri. Semoga Bermanfaat.

 

Penulis :
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tags : sampah

Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.