Bookmark and Share

ARTIKEL

Mencegah Bencana Ekologi di Jawa

19 Juni 2017, 07:40:43 - Lingkungan Hidup - Hits : 154 - Posted by Humas
Mencegah Bencana Ekologi di Jawa

Refleksi Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2017

Oleh: Dr. Sugeng Priyanto

 

Connecting People To Nature atau terjemahan bebasnya, Menyatu dengan Alam adalah tema  yang ditetapkan UNEP untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2017. Tema ini sangat sangat signifikant dengan kondisi lingkungan di Pulau Jawa saat ini dengan berbagai bencana ekologis, seperti banjir,  longsor, dan berbagai bencana ekologi lainnya. Konidisi itu menegaskan satu hal bahwa selama ini pola hidup kita belum menyatu dengan alam. Alam masih dilihat sebagai objek bukan sebagai subjek pembangunan yang perlu diperlakukan secara arif dan bijaksana. Cara berpikir antroposentris di mana manusia  pusat segala-galanya dan alam harus tunduk pada keinginan manusia  sebagai penyebab maraknya bencana ekologi di Pulau Jawa.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 1800 kejadian bencana terjadi di Indonesia tahun 2005—2015. Lebih dari 78 persen kejadian bencana itu merupakan bencana hidrometeorologi. Sekitar 22 persen bencana geologi. Bencana hidrometeorologi, itu banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan cuaca ekstrim. Bencana geologi, seperti gempabumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor.

Persoalan serius Jawa saat ini adalah meluasnya sebaran lahan kritis yang semakin mengkhawatirkan. Data Statistik KLHK tahun 2014, menunjukkan luas lahan kritis di Pulau Jawa tahun 201 (kategori kritis dan sangat kritis), sebesar 1.738.800 ha.  Adapun sebarannya, Provinsi Jawa Timur 1.221.919 ha, Jawa Barat 342.966 ha, Jawa Tengah 110.843 ha, Banten 36.955 ha, DI Yogyakarta 26.117 ha, dan DKI Jakarta (tidak ada data tersedia)

Luas kebakaran hutan dan lahan di Pulau Jawa tahun 2014 mencapai 5.689,35 ha. Kebakaran hutan dan lahan paling banyak  terjadi di Jawa Timur  mencapai 4.975,32 ha dan Jawa Tengah 159,76 ha. Angka deforestasi di dalam dan luar kawasan hutan di Pulau Jawa periode 2012—2013 masih tinggi.. Paling  tinggi terjadi di Jawa Timur (3.344,4 ha/tahun) dan Jawa Tengah 1.392,1 ha/tahun (diolah dari Statistik KLHK tahun 2014).

Meluasnya sebaran lahan kritis itu beriringan dengan menurunnya luas hutan Jawa.. Data tahun 2015 diiolah dari data statistik Dinas Kehutan Provinsi dan KLHK) luas hutan negara di Jawa 3.064.819 ha (24%). Angka itu jauh di bawah 30 persen sesuai dengan amanat UU 41 Tahun 1999. Adapun luas hutan rakyat 2.145.691 ha (16%). Dengan demikian, total luas kawasan hutan dan hutan rakyat di Pulau Jawa 5.210,509 ha (40%).

            .

Pentingnya Daya Dukung Jasa Ekosistem

Menyikapi kondisi ekologi ini, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ)—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berbasis Jasa Ekosistem  dengan skala 1:250.000. Jasa Ekosistem itu menurut sistem klasifikasi dari Millenium Ecosystem Asssesment (2005) dikelompokan menjadi empat fungsi layanan, yaitu fungsi penyedia, pengatur, budaya, dan pendukung.

Kajian D3TLH berbasis jasa ekosistem ini lebih efektif dan komprehensif dalam menjawab dinamika pengelolaan lingkungan karena sangat bermanfaat  dalam penyusunan KLHS, RPPLH, dan RPJMD. Peta DDDTLH ini sudah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan lingkungan Bappeda (RPJMD) di Provinsi Jatim dan beberapa kab/kota lainnya di Jawa.

 

Indeks Kualitas Lingkungan

Tingginya sebaran lahan kritis diiringi dengan semakin menyusutnya luas hutan membawa dampak serius pada indeks kualitas hutan, udara, dan air di Pulau Jawa yang pada gilirannya menjadi ancaman potensial/serius terhadap daya dukung ekosistem di Pulau Jawa. Data KLHK, menunjukkan, angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada  Jawa tahun 2016 berada pada angka 52,44—masuk kategori Sangat Kurang.

Upaya menaikan nilai IKLH Jawa, salah satu teroboson yang dilakukan (P3EJ) menyurati kab/kota di Jawa untuk  memasukan IKLH masuk dalam RPJMD. Upaya ini berhasil.. Dari 119 kab/kota yang ada di Pulau Jawa, sudah 32 kab/kota yang telah memasukan  IKLH dalam RPJMD. Targetnya, di akhir pemerintahan Joko Widodo tahun 2019, IKLH masuk dalam RPJMD  seluruh kab/kota di Jawa dan IKLH berada pada kategori Cukup (68,60).

 

Rekomendasi Kebijakan

Persoalannya, bagaimana agar Peta D3TLH Jasa Ekosistem dan IKLH ini dapat ditetapkan dalam bentuk regulasi sehingga mempunyai legitimasi hukum yang dapat mewajibkan kab/kota untuk memasukannya dalam RPJMD, RPPLH, dan KLHS kab/kota. Sebab, baik Kajian DDDTLH maupun IKLH belum ada regulasinya. Oleh karena itu, ada beberapa pilihan kebijan dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, Penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung LH berbasis Jasa Ekosistem dan memasukan IKLH dalam RPJMD menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan kab/kota. Kedua,. memasukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dalam penyusunan RPPLH, KLHS, RPJMN/RPJMD dan RTRW  kab/kota. Ketiga, sebaiknya diterbitkan regulasi  agar kajian daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem dan IKLH ini dapat  menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup kab/kota di Ekoregion Jawa.  Selamat Hari Lingkungan 5 Juni 2017,

 

 *)Penulis adalah 

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa


Banner
  • Aku Kamu Kita Semua Peduli Lingkungan
  • #AkuKamuKitaSemuaPeduliLingkungan
  • Gerakan Aksi Untuk Lingkungan
  • #GAUL
  • Kebangkitan nasional 2017
  • HLH 2017
  • Semangat Kerja Bersama 17 Agustus 2017
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Ringroad Barat No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : forum.ppejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.