Bookmark and Share

ARTIKEL

Laboratorium Lingkungan sebagai Instrumen Penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

01 September 2021, 23:04:36 - Lingkungan Hidup - Hits : 1536 - Posted by admin-uut
Laboratorium Lingkungan sebagai Instrumen Penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sayangnya, kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimanakah upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ditempuh melalui pengembangan laboratorium lingkungan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2009 BAB IX Pasal 63 ayat (1) huruf x “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup”. Laboratorium lingkungan menjadi salah satu instrumen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena dapat mengambil peran strategis, contohnya dalam tahap perencanaan, pengendalian, atau penegakan hukum lingkungan.

Pada tahap perencanaan, laboratorium lingkungan dapat berperan dalam inventarisasi lingkungan hidup, yakni penyediaan data kualitas lingkungan. Data kualitas lingkungan yang dihasilkan melalui pengujian di laboratorium lingkungan dapat menjadi dasar dalam perencanaan atau pengambilan kebijakan lingkungan. Ada filosofi yang sangat familiar mengenai hal ini, yakni No measurement - No data; No data – No information; No information – No management; No management – No policy. Berdasarkan filosofi ini, suatu kebijakan dapat diambil jika tersedia data yang dihasilkan melalui pengukuran/pengujian. Data tersebut tentunya merupakan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Humas KLHK (2019) menyebutkan bahwa ketersediaan data kualitas lingkungan yang valid diperoleh dari laboratorium lingkungan yang kompeten.

Berkaitan dengan peran laboratorium lingkungan dalam penyediaan data kualitas lingkungan, akan sangat penting dalam upaya pencapaian sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia tahun 2020-2024, yakni terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. Sasaran strategis ini memiliki 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU), salah satunya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada RPJMN 2020-2024 ditetapkan target IKLH nasional tahun 2024 sebesar 69,74. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

IKLH 2020-2024 merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks tutupan lahan (ITL), indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG), dan indeks kualitas air laut (IKAL). Untuk menghitung IKA, IKAL, dan IKU tentu diperlukan data hasil pemantauan kualitas air dan udara yang valid dan akurat dari laboratorium. Data IKLH ini selanjutnya dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan lingkungan baik itu secara nasional maupun per wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Selain perencanaan, laboratorium lingkungan juga dapat berperan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satunya dalam pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan melalui kriteria baku mutu lingkungan hidup. Laboratorium dapat digunakan sebagai sarana dalam melihat apakah limbah/emisi yang dihasilkan suatu usaha dan/atau kegiatan memenuhi atau tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Firmansyah dan Evendia (2014) menyebutkan bahwa baku mutu lingkungan akan menjadi ukuran telah terjadi atau tidak terjadinya suatu pencemaran lingkungan hidup sehingga dapat menjadi upaya preventif dalam pengendalian lingkungan hidup. Pengaturan baku mutu lingkungan hidup sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu wujud dari kebijakan hukum yang dipilih pemerintah di bidang lingkungan secara berjenjang mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan menteri lingkungan hidup, hingga peraturan daerah. Kardono (2008) menyebutkan bahwa kebutuhan pelayanan laboratorium yang kompeten dan mampu memberikan hasil pengujian yang benar dan terpercaya sangat penting untuk memantau pencemaran lingkungan yang bersumber dari industri, domestik, maupun transportasi.

Peran laboratorium dalam penegakan hukum lingkungan atau penyelesaian kasus lingkungan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 (Permen LHK 23/2020) tentang Laboratorium Lingkungan, yakni “Dalam hal terjadi pelanggaran kasus lingkungan, digunakan laboratorium terakreditasi dan/atau teregistrasi untuk keperluan pembuktian dengan ruang lingkup parameter yang diperlukan”. Data kualitas lingkungan yang valid sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan masalah lingkungan (Ratina dalam Humas KLHK, 2019). Data hasil pengujian atau hasil analisis laboratorium seringkali dibutuhkan dalam penegakan hukum administrasi lingkungan atau penentuan biaya pemulihan dalam upaya pengembangan hak gugat dalam perkara lingkungan hidup (Haryadi, 2017; Syaprillah, 2016). Hasil pengujian laboratorium dapat berkaitan dengan pembuktian suatu pelanggaran persyaratan dalam suatu izin, misalnya standar baku mutu lingkungan. Standar baku mutu lingkungan menjadi salah satu perangkat penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup (Syaprillah, 2016).

 

Begitu pentingnya laboratorium lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lalu bagaimanakah sebuah laboratorium dapat menjadi laboratorium lingkungan?

 

Dalam Permen LHK 23/2020 (pengganti Permen LH 06/2009) disebutkan bahwa laboratorium lingkungan merupakan laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Jelas bahwa sebuah laboratorium dapat disebut sebagai laboratorium lingkungan jika (1) telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan (2) telah teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan di KLHK.

Untuk menjadi laboratorium lingkungan, setiap laboratorium harus memenuhi dan menerapkan secara konsisten persyaratan umum kompetensi yang terdapat di dalam SNI ISO/IEC 17025 termutakhir tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Selain itu, laboratorium juga harus memenuhi persyaratan tambahan laboratorium lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Permen LHK 23/2020.

Saat ini di Indonesia terdapat 1.220 laboratorium pengujian terakreditasi SNI ISO/IEC 17025. Status akreditasi dan pembaruan data laboratorium terakreditasi di Indonesia dapat diakses di laman http://kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/doc17020/sni-iso-iec-17025/laboratorium-penguji. Adapun laboratorium lingkungan teregistrasi KLHK di Indonesia sebanyak 114 laboratorium. Pembaruan data laboratorium teregistrasi dapat diakses di laman http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/barangjasateknologi-ramah-lingkungan/lembaga-penyedia-jasa-pengelolaan-lingkungan-lpjl/pengujian-parameter-lingkunganlabeling/daftar-laboratorium-lingkungan-teregistrasi/.

Sebagai informasi, Laboratorium P3E Jawa KLHK telah terakreditasi KAN dengan nomor sertifikat LP-1244-IDN (Amd) sejak 07 September 2018 yang berlaku hingga 06 September 2022. Ruang lingkup akreditasi meliputi pengujian air bersih, air permukaan, dan air limbah untuk parameter suhu, TSS, pH, DHL, nitrit, dan orto fosfat. Selain itu, Laboratorium P3E Jawa juga mampu melakukan pengujian parameter TDS, DO, BOD, COD, dan total fosfat. Laboratorium P3E Jawa terus melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana prasarana, dan personel agar semakin kompeten dalam pelayanan laboratorium sehingga diharapkan dapat menjadi laboratorium lingkungan teregistrasi KLHK dan dapat terus mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*

 Penulis: Ninik Puji A

Referensi:

Firmansyah, A. A. dan Evendia, M. 2014. Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 62, Th. XVI, April 2014, pp. 19-37.

Haryadi, P. 2017. Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. Jurnal Konstitusi. Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, pp. 124-149.

Humas KLHK. 2019. Peran Laboratorium Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan. Siaran Pers 18 Juli 2019. Diakses di laman http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1999 [29 Desember 2020].

KAN. 2020. Direktori Klien Laboratorium Penguji. http://kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/doc17020/sni-iso-iec-17025/laboratorium-penguji. [29 Desember 2020].

Kardono. 2008. Persyaratan Laboratorium Lingkungan dan Kondisinya di Indonesia. Jurnal Teknik Lingkungan. Volume 9 Nomor 2, Mei 2008, pp. 109-120.

Pustanglinhut KLHK. 2020. Daftar Laboratorium Lingkungan Teregistrasi.

Syaprillah, A. 2016. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, pp. 99-113.

Peraturan perundangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 (Permen LHK 23/2020) tentang Laboratorium Lingkungan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Pustanglinhut KLHK. 2020. Daftar Laboratorium Lingkungan Teregistrasi. Diakses di laman http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/barangjasateknologi-ramah-lingkungan/lembaga-penyedia-jasa-pengelolaan-lingkungan-lpjl/pengujian-parameter-lingkunganlabeling/daftar-laboratorium-lingkungan-teregistrasi/ [29 Desember 2020]


Banner
  • e-IKLH
  • PPID
  • Pengaduan Menteri LHK
  • APRS Yogyakarta
  • Asian Games Jakarta Palembang 2018
  • Pertikawan 2018
 
Hubungi Kami

ppejawa.com
Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No.100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Phone : 0274-625800
Email : humasp3ejawa@gmail.com

 
Jajak Pendapat

Apa yang anda cari?

 Artikel
 Lainnya
 Agenda

Hasil Poling »

 
Statistik Kunjungan
 
Video
 
Facebook
 
Copyright © 2015 P3E Jawa All Rights Reserved.